PERISTIWA TANJUNG MORAWA

 

 Kedudukan kabinet Wilopo menjadi semakain goyah setelah terjadinya persoalan tanah di Sumatra Timur yang dikenal sebagai PERISTIWA TANJUNG MORAWA. Peristiwa itu terjadi karena pemerintah sewsuai dengan persetujuan KMB  mengizinkan pengusaha asing un tuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Pada masa kabinet Sukiman, Mentri Dalam Negri Mr, Iskaq Tjokroadisurjo menyetujui dikembalikannya tanah DELI PLANTERS VEREENIGING (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan kepada pemiliknya. Akan tetapi, selama ditinggalkan pemiliknya tanah tersebut digarap oleh para petani.

 Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Pada tanggal 16 Maret 1953, polisi dengan kekerasan mengusir para penggarap tanah tanpa izin tersebut. Para petani yang sudah terhasut oleh PKI menolak untuk pergi. Akibatnya , terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani dibunuh. Peristiwa itu mendapatkan sorotan tajam dari pers maupun parlemen. Kemudian, Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (SAKTI) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akibatnya, pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden.